konsekuensi Yuridis dalam hal bank gagal mencapai modal inti minimum sebagai implementasi arsitektur perbankan indonesia

RENCANA PROPOSAL JUDUL

“KONSEKUENSI YURIDIS DALAM HAL

BANK GAGAL MENCAPAI MODAL INTI MINIMUM

SEBAGAI IMPLEMENTASI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA”

  1. 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang saat ini sedang menjalankan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan untuk mencapai sasaran di masa depanyang menyangkut transformasi dari sikap dan cara-cara yang memperhatikan keseluruhan aspek kehidupan dalam keterkaitan serta implikasinya antara yang satu dengan yang lainnya (holistik), dengan menggunakan strategi dan pendekatan serta memperhatikan potensi dan peluang yang terbuka maupun permasalahan dan kendala-kendala yang menghadang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu pembangunan nasional harus bersifat menyeluruh (holistik) sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Bank Dunia Wolfensohn. Salah satu bentuk pembangunan nasional adalah pembangunan perbankan yang sehat dan kuat, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan .

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara . Mengingat peranannya yang sangat penting maka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila lembaga perbankan Indonesia ditempatkan begitu strategis, sehingga tidak berlebihan pula apabila terhadap lembaga perbankan tersebut pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasanyang ketat.

Semuanya itu didasari dengan landasan pemikiran bahwa agar lembaga perbankan di Indonesia dapat berfungsi secara efisien, sehat, wajar, kuat, serta mampu melindungi secara baik dana yang telah dititipkan masyarakat kepada bank, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan Indonesia yang dicita-citakan .

Dengan memperhatikan tantangan dunia global, bank-bank di Indonesia dituntut untuk dapat bersaing tidak hanya dengan bank-bank nasional, bahkan bank-bank di Indonesia harus siap berhadapan dan bersaing baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan bank yang berskala internasional.

Salah satu solusi demi terciptanya kondisi perbankan Indonesia yang sehat, kuat dan stabil dalam menghadapi tantangan global saat ini adalah dengan modal yang kuat. Karena lembaga perbankan selain mempunyai posisi yang sangat strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, perkembangan jaman pun telah mengarahkan industri perbankan pada penerapan konsep universal banking yang menggabungkan kegiatan antara bank komersial dengan bank investasi.

Mengingat tantangan itu semua, Indonesia melalui Gubernur Bank Indonesia (BI) mengumumkan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tanggal 9 Januari 2004. API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu beberapa tahun kedepan.\

Konsep API dibangun oleh BI berdasarkan rekomendasi dari The Basel Committee on Banking Supervision . Di dalam pendekatan terbarunya, Basel Committee on Banking Supervision menyarankan tigapilar utama, yaitu persyaratan modal minimum, proses pengawasan, dan persyaratan disiplin pasar.

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan dimasa datang oleh API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan pelaksanaan program implementasi API terdiri atas enam pilar, yang terdiri dari stuktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, industri perbankan yang kuat, menciptakan Good Corporate Governance (GCG), industri pendukung yang mencukupi dan perlindungan konsumen. Salah satu pilar dari enam pilar yang menjadi agenda perbankan kedepan adalah pilar pertama yang menyangkut struktur perbankan yang sehat. Struktur perbankan yang sehat tersebut merupakan inti dari semua permasalahan perbankan karena baik dan buruknya industri perbankan akan banyak ditentukan oleh bagus tidaknya struktur yang dibuat.

Salah satu program API yang terletak pada pilar satu mempersyaratkan Modal Inti minimum bagi bank umum, termasuk BPD (Bank Pembangunan Daerah) menjadi 100 miliar selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010. Untuk implementasi program ini dilaksanakan secara bertahap, yang sebagaimana diatur dalam Peraturan BankIndonesia (PBI) Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.

Keberadaan API didalam perekonomian nasional sangat jelas karena API memiliki tujuan untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 5%-6% setiap tahunnya, diperlukan dukungan kredit perbankan sebesar 22% setiap tahunnya. Namun demikian, potensi permodalan perbankan saat ini hanya sanggup untuk mendorong pertumbuhan kredit maksimum 16% saja. Sehingga untuk mencapai target pertumbuhan kredit sebesar 22% setiap tahunnya diperlukan adanya penambahanmodal perbankan.

Dengan demikian bank-bank yang memiliki tingkat permodalan yang masih rendah, khususnya bank-bank dengan modal dibawah Rp. 100 Miliar, perlu ditingkatkan tingkat modalnya menjadi minimum Rp 100 Miliar sebagaimana dikonsepkan dalam API. Menurut sumber data Biro Riset Infobank (birI) dalam tabel kelompok bank berdasarkan API, jumlah bank denganmodal dibawah Rp. 100 Miliar pada posisi Juni 2006 terdapat 42 bank . Bahkan beberapa bank hanya memiliki Modal di bawah Rp. 50 Miliar, diantaranya adalah Bank Credit Lyonnais Indonesia, BPD Kalimantan Tengah, Bank Nusa Tenggara Timur, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Bengkulu, Bank Dipo Internasional, dan Bank Tugu.

Maka sejak implementasi API oleh BI, seluruh bank-bank umum yang berada di Indonesia yang memiliki Modal Inti dibawah Rp. 100 Miliar harus berupaya untuk mencapai Modal Inti paling kurang Rp. 100 Miliar yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yaitu bahwa bank harus memiliki Modal Inti paling kurang Rp. 80 Miliar pada akhir tahun 2007, dan dilanjutkan dengan pemenuhan Modal Inti paling kurang Rp. 100 Miliar pada akhir tahun 2010.

Permasalahan yang akan timbul dari proses implementasi API, khususnya bagi bank yang mempunyai Modal Inti dibawah Rp 100 Miliar, yaitu bagaimana jika upaya-upaya yang telah dijalankan oleh bank untuk pemenuhan Modal Inti minimum tersebut ternyata mengalami kegagalan pada waktu yang telah ditetapkan dalam API, dan bagaimanakah konsekuensi yang terdapat dalam PBI nomor 7/15/PBI/2005 yang akan didapatkan oleh bank dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank dan visi API, serta bagaimanakah strategi dan wujud realisasi BI sebagai pengawas dalam hal mencoba untuk menciptakan suatu keadaan dunia perbankan di Indonesia dengan Modal Inti minimum Rp 100 Miliar tepat pada waktunya, yaitu pada akhir tahun 2010 sebagai implementasi API, maka penulis mencoba untuk memaparkannya melalui penulisan skripsi ini yang berjudul:

“KONSEKUENSI YURIDIS DALAM HAL BANK GAGAL MENCAPAI MODAL INTI MINIMUM SEBAGAI IMPLEMENTASI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA”

2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasikan masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya hukum bank dalam hal mencapai pemenuhan Modal Inti minimum sebagai implementasi API ?

2. Bagaimanakah Strategi BI dalam menciptakan dunia perbankan Indonesia berdasarkan Modal Inti minimum yang telah ditetapkan dalam API?

3. Bagaimanakah konsekuensi yuridis bagi bank yang gagal mencapai Modal Inti minimum yang sesuai dengan visi API ?

3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

  1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah upaya-upaya hukum yang akan dilakukan oleh bank-bank di Indonesia dalam hal pemenuhan Modal Inti minimum sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam API.
  1. Untuk mengetahui bagaimanakah strategi dan tindakan hukum apakah yang akan dilakukan oleh BI sebagai pengawas dalam menciptakan dunia perbankan Indonesia yang sehat dan kuat berdasarkan visi API yang didukung oleh Modal Inti minimum Rp 100 Miliar tepat pada waktunya.
  1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimankah konsekuensi yuridis yang akan didapatkan oleh bank yang gagal mencapai Modal Inti minimum .

4. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian yang diharapkan dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum perbankan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan literatur untuk dipergunakan dalam penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BI dalam melakukan pengawasan atau dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sentral dalam hal mengeluarkan kebijakan atau peraturan-peraturan untuk lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan bank terutama dalam menciptakan suatu kondisi perbankan yang sehat dan kuat dengan peningkatan Modal Inti minimum.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi bank ketika hendak melakukan upaya-upaya pemenuhan Modal Inti minimum guna memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

6. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, yaitu metode memberikan gambaran tentang perbankan khususnya mengenai Modal Inti minimum bank sebagai upaya menciptakan perbankan yang sehat dan kuat sebagai implementasi API.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji, menguji, dan menerapkan asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ke dalam yang terjadi pada kegiatan dunia perbankan, khususnya mengenai Modal Inti minimum bank.

3. Tahap Penelitian

Untuk melengkapi data kepustakaan yang ada maka diadakan penelitian lapangan dengan penelitian yang dilakukan penulis meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari :

  1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian dilakukan terhadap data-data sekunder yang terdiri.

  1. b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian dilakukan terhadap instansi atau lembaga yang berkaitan dengan kegiatan perbankan untuk mendapatkan data dan bahan-bahan yang lebih lengkap dan akurat. Untuk itu penulis melakukan penelitian melalui media elektronik :

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah berupa :

a. Studi Kepustakaan

b. Wawancara yang dikumpulkan dari media elektronik (internet)

7. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: